Berita Daerah

Persoalan Warga Terdidik di Mandailing Natal

2008-12-05

Patut disyukuri bahwa sekarang ini semakin banyak anggota masyarakat Mandailing Natal yang merupakan lulusan perguruan tinggi, baik melalui jalur akademik maupun jalur profesi. Keadaan ini berbeda dengan sekitar sepuluh tahun yang lalu, persisnya sebe­lum daerah ini menjadi kabupaten tersendiri. Saat itu, masih terhitung dari jumlah anggota masyarakat yang merupakan lulusan perguruan tinggi apalagi yang bergelar sarjana, terutama yang berkerja di luar pegawai negeri sipil. Namun hal tersebut belum tentu membuat kiata bergembira dan bersenang hati, karena banyaknya masyarakat terdidik berpeluang menjadi bumerang apabila lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan hara­pan mereka.

Perasaan tidak puas, merasa tidak diperlakukan sesuai dengan pendidikannya, dan frustasi karena tidak mendapat pekerjaan, membuat mereka sensitif dan mudah melampiaskan kekecewa-annya apabila ada situasi yang mendorongnya, bisa jadi semakin banyak warga masyarakat terdidik dan tidak menda­patkan pekerjaan yang mereka harapkan, akan semakin berpeluang terganggunya stabili­tas dan terusiknya kedamaian dan keamanan Mandailing Natal. Kekhawatiran akan berdampaknya terhadap rasa aman dan mengarah kepada konflik semakin besar, apabila kita amati, selama ini sedikit sekali diantara para warga terdidik tersebut yang bekerja secara real dan menghasilkan produk real kecuali yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Kecenderungannya, mereka aktif di organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), masuk ke partai politik dan menjadi pengurus partai, serta menjadi rekanan pemerintah daerah baik sebagai penyedia barang, pelaksana bangunan fisik, penjual proposal, maupun pekerjaan lainnya. Ada kecenderungan bahwa aktivitas yang satu dijadikan jembatan atau hanya sasaran antara untuk masuk ke aktivitas lain, yang kelihatannya tujuan akhirnya adalah menjadi anggota lembaga legislatif yang untuk daerah Mandailing Natal, menurut saya dianggap sebagai profesi dan pekerjaan paling terhormat bagi warga terdidik yang bukan pegawai negeri sipil. Karena jika sudah menjadi anggota DPRD, semua aktivitas sebelumnya bisa dirangkap, baik aktif di ormas atau OKP, menjadi bagian dari LSM, serta bisa memperoleh hak atas beberapa proyek pemerintah yang pengerjaannya dialihkan kepada orang lain. Jadi berbagai "profesi di atas" banyak yang dijalani secara rangkap oleh mereka yang dikatakan sebagai masyarakat terdidik terdebut, bisa jadi aktivis ormas merangkap sebagai pemborong ,aktif di LSM sambil menjadi pengurus OKP atau ormas lainnya, pengurus OKP yang juga aktivis partai, pengurus partai sambil aktif di LSM, dan ber­bagai kombinasi lainnya. Namun semuanya akan lebih mudah diperoleh sekaligus apabila berhasil menjadi anggota DPRD.

Hal yang tidak bisa dimengerti adalah kenapa kecenderungan ini yang terjadi, kenapa kepulangan mereka ke "kampung" sesudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi bukan malah berusaha menciptakan pekerjaan sendiri dengan berwirausa­ha yang sesungguhnya bisa mereka lakukan. Padahal sesungguhnya bukan tidak ada peluang untuk itu, berbagai potensi usaha sebetulnya tersedia seperti bidang perdagangan, jasa, industri kecil dan rumah tangga, terutama dibidang pertanian termasuk perikanan dan peternakan. Ada berbagai kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Bisajadi penyebab utamanya adalah rendahnya jiwa kewirausahaan , malas bekerja keras, malu, atau mungkin merasa gengsi karena sudah merasa lulus­an perguruan tinggi dan merasa tidak pantas untuk pekerjaan-pekerjaan sep­erti itu, atau keinginan segera mendap­atkan uang ban yak dengan cara mudah yang bisa diperoleh hanya cukup den­gan pendekatan dan lobby.

Karena memang semua aktivitas yang mereka jalani di atas, sebagian besar dilakukan untuk mendapatkan proyek pemerintah sekaligus merupa­kan sumber penghasilan baik sebagai aktivis LSM, pengurus partai politik, pen­gurus OKP atau ormas lainnya, bahkan ada lagi yang merasa perlu menaikkan posisi tawarnya de-ngan menambah status lain, yaitu mengaku dirinya se­bagai wartawan. Khusus yang terakhir sesungguhnya sangat menyimpang perilakunya dari ciri dan karakter wartawan yang sesunggunhya yang menjujung tinggi idealisme sebagai wartawan dan memegang teguh kode etik jurnalisme. Mereka bukanlah seperti wartawan yang seberanya yang menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh memang untuk mencari, mengungkap, dan menginvestigasi fakta dan kebenaran. Mereka adalah yang mengaku-ngaku pencari berita, yang sebagian malah tidak punya surat kabar, yang selalu meminta bahkan memaksa imbalan atau lebih tepat lagi adalah cenderung memeras objeknya.

Sama hal nya dengan mereka yang aktif di LSM, mereka sangat jauh berbeda dengan aktivis LSM yang sesungguhnya memang bekerja untuk masyarakat melalui lembaganya, yang memang betul-betul bersifat swadaya dan tujuannya untuk membantu memberdayakan masyarakat dari berbagai aspek, yang memang bekerja secara tulus sebagai relawan dan berusaha untuk menghidupkan LSMnya bukan sebaliknya menjadi sumber kehidupannya. Justru para warga terdidik yang aktif di LSM yang ada di Mandailing Natal, banyak yang menjadikannya sebagai mata pencaharian, sebagai jalan untuk dekat kepada penentu kebijakan, menaikkan posisi tawar ataupun alat penekan untuk meraih keuntungan. Aktivitas mereka di organisasi kemasyarakatan juga banyak yang tujuannya untuk mengukuhkan posisi, sehingga dengan posisi yang ada, mereka berpeluang untuk meraih manfaat sebagai jalan untuk kedekatan dengan pusaran kekuasaan, sehingga berharap akan mendapatkan fasilitas, proyek, apalagi posisi yang strategis untuk meraih materi.

Jika seandainya organisasi me­syarakat yang sudah ada tidak memu­ngkinkan menampung mereka, mere­ka akan membuat organisasi sendiri yang diharapkan menjadi kuda tung­gangan mereka menuju kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan. Pada­hal mestinya sebuah organisasi ke­masyarakatan mempunyai idealisme untuk kepentingan bersama para ang­gotanya dan masyarakat luas pada umumnya, bukan sekedar kepentingan orang-orang tertentu saja. Sama dengan mereka yang memilih dan berhasil duduk di pengurusan partai politik, susah dipercaya bahwa mereka masuk kepartai politik demi kepentingan masyarakat banyak karena sebagaimana terlihat dari perilaku sebagian besar anggota DPRD yang merupakan representasi anggota partainya cenderung memperjuangkan kepentingan pribadinya daripada mengurus rakyat, yang konon kabarnya banyak yang sibuk menjadi "calo proyek" , meminta-minta jatah proyek kepada dinas­dinas yang menuntut fasilitas berlebihan dalam perannya sebagai wakil rakyat.

Dari mudahnya memperoleh keuntungan dan penghasilan dengan pekerjaan sebagai rekanan pemerintah, aktif sebagai pengurus partai politik, anggota OKP atau ormas lainnya., dan aktif di LSM, maka wajar saja apabila animo yang tinggi dari anggota masyarakat terdidik untuk memasukinya. Sebetulnya, sepanjang mereka melakoninya sesuai dengan etika, dengan cara bermoral, dan tidak melanggar peraturan, maka hal tersebut boleh­boleh saja dan tidak dapat disalahkan. Namun jika semakin banyak anggota masyarakat yang terdidik dan semakin banyak yang berminat, sementara formasi yang ada sangat terbatas atau dengan kata lain proyek yang diperebutkan tidak bertambah, maka akan semakin ban yak yang tersisih dari roda keberuntungan, sementara itu bekerja dengan merintis dunia usaha, mereka kurang berminat karena selain keberhasilannya perlu waktu, tentunya juga membutuhkan kesungguhan, keseriusan, ketabahan, kesabaran, keuletan, kerja keras dan kemampuan. Jika hal tersebut yang terjadi, maka yang dikhawatirkan di atas mungkin terjadi, yaitu kecemburuan, ketidakpuasan, rasa tidak adil, kekecewaan yang akan mudah memicu pertentangan, pertikaian, bahkan konflik yang berujung kepada ketidakamanan, dan ketidakstabilan. Jika hal ini tidak di antisipasi dan terus terakumulasi, bisa jadi akan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu nanti.

Salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan dalam mengantisipasi hal tersebut adalah meningkatkan objektivitas pendistribusian pengerjaan proyek pemerintah dengan lebih transparan dan profesional, serta mengurangi pembicaraan lewat "pintu belakang". Hal lain yang bisa dilakukan adalah meningkatkan jiwa dan semangat jiwa kewirausahaan melaui pelatihan-pelatihan dan program pemberian kredit untuk pemula yang diikuti dengan pembimbingan usaha, baik melalui penggalakan koperasi atau kemitraan. Cara lain yang diperkirakan akan efektif adalah meningkatkan aktivitas industri di Mandailing Natal dengan mengundang dan mendatangkan investor, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan bidang ilmu yang dimiliki oleh anggota masyarakat terdidik.

Dengan demikian, ada alternatif lain bagi mereka selain harus menjadi rekanan pemerintah, hanya sekedar "aktivis" partai dan ormas, atau memperebutkan proyek pemerintah baik sebagai pelaksana maupun sekedar menjadi calo. Perusahaan-perusahaan yang memungkinkan dikaji dan dirikan terutama adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri hilir dari produk pertanian, perikanan, dan kehutanan ataupun pertambangan. Apabila sudah tumbuh dunia industri, selain akan meningkatkan penyera­pan tenaga kerja terdidik, dimungkinkan juga terjalinnya kemitraan dengan pengusaha-pengusaha muda terdidik yang merupakan hasil dari pelatihan kewirausahaan, baik dalam hal produksi, pemasaran, permodalan, manajemen, maupun keterampilan.

Jika masalah tersebut dapat diatasi dan lapangan pekerjaan bagi anggota masyarakat terdidik bisa disediakan, maka bom waktu yang dikhawatirkan dapat dijinakkan dan tidak perlu sampai meledak, yang kalau sampai terjadi akan melukai dan mencederai pembagunan di Mandailing Natal yang sedang digiatkan oleh pemerintah daerah.
Dari Sinondang Manandiling