Laporan Utama

Gubsu Salurkan DIPA APBN dan DPA APBD Sumut

2010-01-12

“Para pengelola anggaran harus lebih amanah dengan mematuhi aturan berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Sumut 2010 kepada kantor daerah atau satuan kerja (Satker) kementerian Negara/ Lembaga, Pemkab dan Pemko se-Sumut, Kamis (7/1) di Aula Martabe Kantor Gubsu.

DIPA yang diterima Gubsu dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (4/1), itu disalurkan langsung oleh Gubsu kepada masing-masing pimpinan pengelola anggaran di Sumut termasuk Bupati dan Walikota atau wakilnya.

Namun ada 11 bupati dan walikota atau wakilnya yang tidak hadir, melainkan hanya mengirim Sekda atau staf, sehingga DIPA untuk daerah itu tidak dapat diserahkan pada kesempatan ini. Padahal bupati dan walikota dari 22 daerah lainnya hadir langsung di acara itu.

Ke-11 bupati/walikota atau wakilnya yang tidak hadir itu Walikota Tebing Tinggi Abdul Hafis Hasibuan, Walikota Pematang Siantar RE Siahaan, Bupati Toba Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Madina Amru Helmi Daulay, Pj Bupati Nias Selatan Fahusa Laia, Pj Bupati Nias Barat Fadehusi Daeli, Pj Bupati Nias Utara Toloaru Hulu, Bupati Toba Samosir Monang Sitorus, Bupati Dairi Johny Sitohang Adinegoro, Walikota Sibolga Sahat Panggabean dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

DIPA APBN 2010 berjumlah Rp 24,098 triliun terdiri dari DIPA Sektoral Rp 8,332 triliun (703 DIPA pada 707 Satker),Dekonsentrasi Rp 1,681 triliun (65 DIPA pada 30 Satker), Tugas Pembantuan Rp 386,74 milyar (115 DIPA pada 103 Satker), Urusan Bersama Rp 640,272 milyar (40
DIPA pada 40 Satker), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 11,633 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1,425 triliun.

Dari 40 sektor kementerian atau lembaga penerima DIPA tersebut tercatat 4 penerima terbesar masing-masing sektor pendidikan Rp 2,34 triliun, pekerjaan umum Rp 1,331 triliun, Departemen Agama Rp 1,131 triliun dan kepolisian Rp 1,071 triliun. Selebihnya bernilai di bawah
Rp 1 triliun dengan perolehan terbesar antara lain perhubungan Rp 923,99 milyar, pertahanan Rp 937,816 milyar, Depdagri Rp 679,81 milyar dan kesehatan Rp536,427 milyar.

Sementara itu dari Rp 11,633 triliun perolehan DAU, terbesar diberikan kepada Pemprovsu Rp 813,233 milyar,
Deliserdang Rp 793,141 milyar, Medan Rp 784,139 milyar, Simalungun Rp 644,610 milyar, Langkat Rp 628,952 milyar, Asahan Rp 479,299 milyar, Serdangbedagai Rp
404,835 milyar dan Tanah Karo Rp 401,710 milyar.

Dari Rp 11,040 triliun dana buat Kementerian Negara/Lembaga di Sumut yang terdiri dari 918 DIPA dengan 862 Satuan Kerja (Satker) itu digunakan untuk
biaya belanja barang Rp2,071 triliun, belanja modal Rp2,668 triliun, belanja bantuan sosial Rp2,761 triliun, dan belanja 26.576 pegawai yang terdiri dari PNS/TNI dan Polri sebesar Rp3,538 triliun.

Lebih lanjut Gubsu mengemukakan pelaksanaan anggaran ini akan diawasi ketat oleh pengawas struktural maupun
masyarakat. Hanya saja, Gubsu lebih menekankan kepada perlunya tanggung jawab moral dari masing-masing pengelola anggaran dengan mengedepankan hati nurani. “Pengawasan hati nurani akan lebih efektif karena hati nurani paling jujur dan paling mengetahui apakah sesuatu yang dikerjakan itu benar atau tidak,” ujar
Gubsu pada acara yang dihadiri Wagubsu H Gatot Pujo Nugroho.

Gubsu juga berpesan agar pelaksanaan anggaran dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara baik antar sektor sehingga siklus proyek atau kegiatan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif khususnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tanah,
pengadaan barang dan jasa, penerbitan no objection letter/ approval dari kreditur serta partisipasi dan kontribsui dari pemerintah daerah.

“Pelaksanaan anggaran ini harus dapat dimulai sejak awal tahun agar peran APBD dan APBN sebagai stimulus ekonomi dapat berjalan. Untuk itu seluruh jajaran pemerintahan agar ikut serta memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan APBD dan APBN ini,” ujarnya.

Untuk itu Gubsu berulang mengingatkan agar jangan ada yang mencoba-coba “bermain” dalam pengelolaan anggaran ini melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku agar sesuai dengan yang direncanakan.

Sementara itu tentang DPA APBD Sumut 2010 yang disalurkan antara lain untuk alokasi lingkup pertanian sebesar Rp 249,864 milyar, alokasi lingkup pendidikan Rp 663,283 milyar, alokasi lingkup kesehatan Rp 222,794 milyar, alokasi lingkup sosial dan keamanan serta hukum Rp 256,811 milyar dan alokasi lingkup infrastruktur Rp 896,788 milyar.

Sumber: sumutprov.go.id