Laporan Utama

Percepatan Pembangunan Daerah

2009-06-25

Percepatan pembangunan daerah merupakan sudah menjadi keharusan, semoga pemerintahan mendatang mempunyai misi yang jelas bagi pemerataan pembangunan di daerah. Memang, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat menjadi kurang control dan kurang mengawasi kemajuan- kemajuan apa saja yang telah dicapai pada daerah- daerah terpencil. Hal ini dapat terjadi karena pelimpahan wewenang dan kekuasaan pada daerah bukan lagi sentralisasi yaitu pada pemerintah pusat melainkan pad pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang gubernur dan bupati.

Pemerintah daerah hendaknya jangan terlena dengan jabatannya saat ini, dalam arti lain, para pemerintah daerah baik itu gubernur atau bupati menjadi raja- raja kecil didaerah masing- masing. Banyaknya potensi yang belum tergarap, maka banyak pula proyek- proyek pembangunan daerah yang akan dimainkan. Jangan sampai proyek- proyek pembangunan tersebut hanya memakmurkan beberapa kelompok masyarakat, dan hendaknya menjadi kemaslahatan umat daerah tersebut.

Membangun dan memajukan daerah hendaknya dapat menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar, dan bukan untuk memakmurkan segelintir orang saja. Kebanyakan dan pada kenyataannya adalah banyak daerah- daerah yang dibangun oleh putra daerah masing- masing mejadi lebih maju baik dari segi perekonomian, yaitu dengan jalan mendatangkan para investor asing untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Daerah tersebut dibangun sebuah objek wisata yang bagus dan mewah, disana- sini didirikan hotel, cottage dan bahkan apartemen dilokasi wisata, namun sangat disayangkan objek wisata tersebut memasang tarif sangat mahal. Hotel dan penginapan disewakan dengan harga yang tidak terjangkau, apalagi dengan adanya apartemen yang siap dijual dengan harga yang sulit di jangkau oleh masyarakat sekitar. Pada akhirnya apartemen tersebut dihuni dan dimiliki oleh waraga asing dan pendatang, sedangkan masyarakat sekitar menjadi tergusur dan bekerja hanya sebagai pembantu dan pelayan.

Hendaknya para gubernur dan para bupati dapat memilah- milah proyek- proyek  mana saja yang dapat mendatangkan manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar dan yang bukan sebaliknya, malah menggusur dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. *SLAMET WIHARTO